Dinas PMD Mukomuko Sebut, Kades Bisa Panggil Perangkat Desa yang Hadir di Acara Kampanye

BENGKULU, BERANDA, MUKOMUKO, UTAMA10968 Dilihat

Kantor Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa atau PMD Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

BERITA SEMARAK, MUKOMUKO – Kepala Desa bisa memanggil perangkat desa yang hadir dalam acara kampanye. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa atau PMD Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, Jodi, S.Pd melalui Sekretaris Dinas (Sekdis) Abdul Hadi, S. Sos, Minggu (21/01 /2024).

Pernyataan Sekretaris Dinas PMD itu dilontarkan menyusul adanya pemberitaan sekretaris desa atau Sekdes dan Kasi Pelayanan Desa Rami Mulya Kecamatan Air Rami yang hadir dalam acara kampanye yang digelar di wilayah itu.

Hadi panggilan akrab Abdul Hadi, sangat menyayangkan jika hal ini benar-benar terbukti. Kata dia, Kepala Desa dan jajaranya harus tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan umum baik Pileg, Pilkada dan pemilu.

“Kalau benar (terbukti) sangat disayangkan. Itulah sebab, Kades memiliki wewenang untuk memanggil mereka. Gunanya apa.? Untuk konfirmasi status mereka dalam acara tersebut,” kata Sekdis PMD Mukomuko, Minggu (21/01 /2024).

Mantan ajudan wakil Bupati Mukomuko ini membeberkan, secara khusus, perangkat desa dapat dipanggil oleh Kades, sebab perangkat desa pertanggungjawabanya secara langsung kepada Kades.

“Jika ada dugaan pelanggaran, kita kembalikan pada peraturannya. Misal, diproses dulu oleh Panwas tingkat desa baru ke (proses) atau tahapan berikutnya,” jelasnya.

Diketahui, Sekdes, Kasi pelayanan dan salah satu anggota BPD Desa Rami Mulya Kecamatan Air Rami ikut menghadiri acara kampanye.

“Acara itu hari jumat (sore) atau malam sabtu di salah satu rumah warga. Dalam acara itu, Sekdes, Kasi pelayan dan salah satu anggota BPD hadir,” kata warga yang enggan disebutkan namanya.

Kendati demikian, terang warga tersebut, Sekdes, perangkat desa dan oknum anggota BPD Rami Mulya sifatnya hanya menghadiri dan tidak berorasi.

“Mereka hanya hadir kok. Tapi, seyogyanya kalau memang mereka hadir di salah satu peserta politik, juga harus hadir di acara serupa dengan peserta politik yang berbeda. Jadi kan adil, nggak ada kecemburuan atau tidak membuat masyarakat menilai negatif kalau oknum perangkat desa ada keberpihakanya, “terangnya. (**)

banner 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *