Kontrak Kerja PPPK Dievaluasi Secara Berkala

BERANDA, RIAU8750 Dilihat

Gambar : Ilustrasi

HARIAN SEMARAK, PEKANBARU – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan keluarga melalui aplikasi Sisim Informasi Keluarga (SIGA), puluhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK) dilibatkan.

banner 970x250

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia menjelaskan, SIGA merupakan aplikasi berbasis Web dan Android yang dikembangkan oleh BKKBN.

Kata dia, SIGA diluncurkan dalam rangka menunjang kinerja penyuluh keluarga berencana (KB) agar capaian program Bangga Kencana di lini lapangan dapat maksimal.

Usai pelantikan 20 PPPK formasi 2023 itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau menekankan agar seluruhnya membuat inovasi dan terobosan baru. Menurutnya, inj penting dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan demi mewujudkan pelayanan prima di Provinsi Riau.

Dia menyebutkan, dari 20 PPPK itu, terdiri dari penyuluh KB (PKB) pertama sebanyak 3 orang, penyuluh lapangan KB terampil sebanyak 2 orang, dan penyuluh lapangan KB pemula sebanyak 15 orang.

Ia juga menjelangkan, berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, jelas menyebutkan, jika tenaga PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu.

“Mereka (PPPK) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan,” jelasnya.

Masih kata Kepala perwakilan BKKBN Riau, merujuk dari Peraturan Kepala BKKBN nomor 10 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh KB, dengan jelas menerangkan, bahwa pejabat fungsional penyuluh keluarga berencana yang disebut penyuluh KB adalah pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana.

“PPPK ini merupakan PPPK PKB/PLKB dengan masa kerja 5 tahun yang akan dievaluasi secara berkala. Saya berpesan, ada 10 langkah PLKB yang harus dilaksanakan dan keluaran pekerjaan, yakni satu langkah pasti menuju satu data keluarga Indonesia dan bersama- sama berkomitmen membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK),” pesan dia.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK merupakan orang-orang pilihan dengan masa kontrak kerja 5 tahun.

Dia juga mengajak PPPK untuk bersama- sama berkomitmen membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).”pungkasnya. (**).

banner 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *