Wisnu Hadi, SE – Saat menggunakan baju partai Hanura (gambar ; beritasemarak.com)
ULASAN CIPTO YUONO – Tahun 2024 ini, Indonesia telah menggelar pesta demokrasi, yakni Pemilihan presiden dan wakil presiden tanggal 14 Februari 2024 yang lalu.
Dalam waktu yang sama, rakyat juga melakukan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pusat, Kabupaten dan kota/Kabupaten.
Pemilu bertujuan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk turut serta dalam menentukan pemimpin dan calon legislatif yang akan mewakili kepentingan rakyat.
Pemilu merupakan wadah bagi warga negara untuk menyalurkan suara dan aspirasinya dalam proses demokrasi. Melalui pemilu, kekuasaan rakyat dapat diimplementasikan secara langsung melalui pemilihan para pemimpin dan wakil rakyat yang dianggap mampu mewakili kepentingan masyarakat.
Di Kabupaten Mukomuko, saya mengenal seorang politikus muda, namanya Wisnu Hadi. Beberapa waktu yang lalu, saya menghubunginya. Alhamdulillah, beliau merespon ditengah kesibukan sebagai anggota DPRD dan juga pengusaha.
Wisnu adalah seorang politikus muda sekaligus pengusaha asal Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Kepada saya, Ia memiliki pandangan tentang pemilu.
Tahun ini, dalam Pileg yang digelar bulan Februari, politikus handal asal daerah pemilihan (Dapil) Mukomuko III ini, kembali terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Mukomuko untuk ketiga kalinya.
Menarik bukan.?
Ditengah kesibukannya, Wisnu menceritakan awal perjalanan karir politiknya.
Wisnu mengawali karirnya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.
“Saya lupa tahun berapa,” kata Wisnu dengan suara tawa ringan di ujung telepon seluler.
Pada tahun 2014, ia ikut dalam ajang pemilihan anggota legislatif untuk periode tahun 2014 – 2019 melalui partai Gerindra.
“Alhamdulillah, saya mendapat keprcayaan dari masyarakat,” ucap Wisnu.
Setelah menghabiskan masa baktinya selama 5 tahun sejak tahun 2014 hingga 2019, tahun 2019, Wisnu kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD di Kabupaten yang sama, tapi melalui partai yang beda, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Dalam Pileg itu, untuk kedua kalinya Wisnu terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Mukomuko untuk periode 2019 – 2024. Di periode ini, Ia menjabat sebagai Ketua Komisi III. Dan saat ini ia menjabat sebagai Ketua Komisi II.
Februari lalu, dalam pemilihan anggota legislatif, Wisnu kembali ganti baju alias ganti partai yakni melalui partai Hanura.
Bukan tanpa alasan Wisnu pindah ke partai Hanura, ini dilakukan lantaran partai sebelum tidak lolos verifikasi.
Di Pileg tahun 2024 ini, Wisnu berhasil meraup suara sebanyak 3479 suara.
“Berkat kerja keras dan perjuangan rekan-rekan dan kepercayaan masyarakat,” katanya.
Dengan perolehan suara sebanyak itu, bisa dipastikan, Wisnu bakal duduk menjadi salah satu unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Mukomuko.
Berdasarkan perolehan suara partai dan individu, Wisnu bakal menduduki jabatan Wakil ketua I, sebab, partai besutan Wiranto itu bertengger di posisi kedua setelah Golkar.
Issu yang beredar jelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko, Wisnu digadang-gadang masuk dalam salah satu kandidat terkuat.
Tanpa sengaja, beberapa kali, saya menjumpai Wisnu bersama rekan se partai nya melakukan safari politik di beberapa wilayah di Kabupaten Mukomuko.
Kepada saya, secara terang – terangan Wisnu mengatakan jika silaturahmi itu tidak berkaitan dengan politik.
“Loh, sampean ni gimana, silaturahim kan bagian dari perbuatan seseorang yang taat dalam beragam dengan prinsip, silaturahmi dapat mempererat kedekatan dengan kerabat,” kata Wisnu.
Lalu saya bertanya, tentang pemilu dan Pileg yang digelar awal tahun lalu.? Wisnu mengapresiasi keikutsertaan masyarakat dengan jumlah partisipasi sekitar 89 persen.
Wisnu mengutarakan, tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu, dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah melalui penyebaran informasi aktual yang merata terkait pemilu.
Menurut Wisnu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam pelayanan informasi kepada masyarakat. Hal itu sangat berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu.
Wisnu meyakini, sosialisasi merupakan salah satu hal penting dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) diantaranya dilingkungan pendidikan tinggi.
Ia menegaskan, KPU Mukomuko harus menjadi barometer dari seluruh proses penyelenggaraan pesta demokrasi melalui pemilihan umum di Indonesia yakni dalam konteks Pilkada maupun juga Nasional.
“Sosialisasi merupakan salah satu ruh keberhasilan pemilu termasuk Pilkada Mukomuko nanti,” tegas Wisnu.
Menurut Wisnu, dalam sosialisasi sangat penting jika memuat materi tentang pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun Pilkada. Kemudian meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara dalam kepemiluan, pengembangan budaya sadar pemilihan umum, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang politik dalam kepemiluan.
“Selain itu, sosialisasi untuk menyebarluaskan gagasan dan merespon permasalahan hukum dalam kepemiluan. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi, serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara,” ujar Wisnu.
Namun sebaliknya, terang Wisnu, penyelenggara pemilu yang lemah akan berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas.
“Suksesnya pemilu tidak hanya terletak pada hasil akhir yang dicapai, dengan terpilihnya pasangan pemimpin dan wakil rakyat untuk masa jabatan dalam priode tertentu, namun lebih kepada keberhasilan utama yakni terciptanya proses pemilu yang kondusif, damai dan lancar,” jelas Wisnu.
Wisnu menilai, permasalahan yang timbul selama penyelenggaraan, itu merupakan hal yang wajar. Menurut dia, gejolak atau permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara tertib.
“Pilkada itu memerlukan tanggung jawab dan perhatian seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal dan menjaga proses demokrasi yang sedang berjalan sesuai dengan aturan, norma dan etika politik yang baik dan benar,” sampainya.
Wisnu tak membantah, keberhasilan pembangunan di suatu daerah termasuk di Kabupaten Mukomuko, tidak lepas dari situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga perlu adanya komitmen bersama antara seluruh elemen masyarakat.
“Setiap kegiatan, wajib memperhatikan etika dan norma serta nilai-nilai yang sesuai dengan budaya bangsa. Seperti yang saya sampaikan tadi, penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan, ” jelasnya.
Wisnu juga mengapresiasi launching maskot Pilkada tahun 2024 yang digelar di kota Mukomuko kemarin. Namun demikian, Ia berharap KPU Mukomuko membuat kebijakan terkait adanya keluhan masyarakat yang menginginkan acara serupa dilakukan di wilayah lain termasuk di Dapil Mukomuko III.
“Ini yang dimaksud dengan KPU harus menjadi barometer dari seluruh proses penyelenggaraan pesta demokrasi. Sosialisasi merupakan bagian penting dari proses itu termasuk sosialisasi yang digelar di beberapa tempat. Walaupun bentuk acaranya enggak sama, tapi setidaknya melalui kegiatan, seperti jalan santai yang melibatkan masyarakat,” tuturnya.
Kendati demikian, Wisnu menyerah keputusan tersebut kepada KPU Mukomuko. Ia berharap, apa yang dikeluhkan masyarakat di Dapil III dapat menjadi pertimbangan khusus untuk penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Mukomuko,sebab, ia juga mendapat masukan dari beberapa tokoh masyarakat untuk mengadakan acara sosialisasi dan kegiatan di wilayah Dapil III.
“Bukan soal kecemburuan sosial, tapi lebih tentang KPU yang merupakan barometer dari seluruh proses penyelenggaraan pesta demokrasi dengan dasar keadilan dan pemerataan hingga tercapainya pemilu yang kondusif.” pungkasnya. (Cipto Yuono).
