Penyerahan Sertifikat Alih Media oleh Kepala BPN Kota Depok Kepada Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
BERITA SEMARAK, KOTA DEPOK – Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Depok Provinsi Jawa Barat terus berupaya mewujud wilayah tersebut dalam zona integritas dan Kota Lengkap.
Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan, mengatakan, saat ini kantor Pertanahan Kota Depok masuk dalam zona integritas. Kata dia, ini merupakan upaya yang tengah dikejar.
“Per (Juni), angkanya masih 72 dan kami optimistis bisa meraih predikat wilayah bebas korupsi atau WBK, ” kata Kepala BPN Kota Depok, Kamis (20/06/2024).
BACA JUGA : SIM Pengendara Bisa di Cabut Gegara Ini
BACA JUGA : Peluang Honorer Menjadi PPPK
Untuk mewujudkan itu, terang Kepala BPN Kota Depok, pihaknya melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan menyerahkan 149 sertifikat aset elektronik atau alih media milik Pemerintah Kota Depok.
Penyerahan 149 buah sertifikat itu, berbarengan dengan penyerahan 7 sertifikat elektronik aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Rinciannya 149 buah sertifikat alih media milik Pemkot dan 7 sertifikat aset elektronik milik Pemprov,” jelas Kepala BPN Kota Depok, Kamis (20/06/2024) di Aula kantor Pertanahan Kota Depok.
BACA JUGA : Formasi CASN dan PPPK Tahun 2024, Yang Minta Harus ‘Melek’
BACA JUGA : Indonesia Konsisten Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina
Seluruh sertifikat diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
“Untuk sertifikasi alih media Pemkot, tadi diterima oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok dan untuk sertifikat elektronik milik Pemrov Jawa Barat diterima Kepala UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat,” terang dia.
Kepala BPN Kota Depok mengungkapkan, penyerahan sertifikat elektronik hari ini merupakan satu rangkaian dengan kegiatan yang telah dilakukan Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono beberapa waktu lalu di Kota Bandung, Jawa Barat.
BACA JUGA : Ditetapkan Jadi Calon Kepala Daerah, ASN, TNI dan Polri Harus Mundur
“Kalau secara simbolis, penyerahan sertifikat elektronik berupa aset Gedung Sate telah diserahkan Menteri ATR /Kepala BPN saat peluncuran implementasi layanan pertanahan elektronik untuk 11 kantor pertanahan Kota/Kabupaten se-Provinsi Jawa Barat. Sekarang kami melanjutkan saja,” ujar dia.
Ia menyampaikan, dalam menghadapi tantangan di era digital seperti saat ini, Kementerian ATR/BPN terus berupaya membangun semangat hingga diharapkan, transisi alih media dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akuntabel.
“Progres ini tentu membutuhkan kesabaran, ketelitian. Dalam mengimplementasikannya, tentu yang dipertaruhkan adalah seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Depok. Atas dasar itu, jajaran BPN Kota Depok mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan kesabarannya rekan-rekan kerja dalam mewujudkan suksesnya program sertifikat elektronik. Sungguh effort yang luar biasa dan layak mendapat apresiasi,” kata dia.
BACA JUGA : Kementerian Kominfo Kabulkan Permohonan Pemda Mukomuko untuk Pemasangan Internet Gratis
Dijelaskan Kepala BPN Kota Depok, kultur kerja Kantor Pertanahan Kota Depok banyak berubah sejak berlakunya penerapan alih media, termasuk target capaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Menurut dia, untuk maksimalisasi capaian program tersebut, seluruh SDM yang ada dikerahkan dan dituntut mampu mengikuti ritme kerja dalam merealisasikan target, terlebih soal pelayanan.
“Ini enggak bisa ditawar lagi, kepuasan publik menjadi angka yang harus diperjuangkan. Ada benefit yang begitu banyak. Alih media ini membutuhkan adaptasi teknologi bisa dilakukan secara cepat, kultur kerja dan pelayanan kepada masyarakat juga termonitor,” ungkapnya.
BACA JUGA : Presiden RI Beri Bantuan Sapi Qurban Berbobot Hampir 1 Ton ke Bengkulu Tengah
Selain itu, ujar dia, untuk mewujudkan Kota Lengkap, dibutuhkan effort yang luar biasa. Kata dia, beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR dan Kepala BPN datang langsung ke Tapos untuk melihat langsung bagaimana proses penetapan tanda batas.
“Menteri ATR/Kepala BPN datang dan ingin melihat langsung proses data fisik dan kegiatan pengukuran yang dilakukan. Beliau melihat langsung kami bekerja dan bagaimana PTSL berjalan sampai proses pengumpulan data fisik dan hal-hal lain yang langsung disampaikan masyarakat,” ucapnya.
Kepala BPN Kota Depok menargetkan, sebanyak 7000 sertifikat aset milik Pemda bisa terwujud secara bertahap.
BACA JUGA : Pengacara di Bengkulu Angkat Kasus ‘Predator’ Anak 10 Tahun Silam
Kata dia, perkembangan Kota Depok yang begitu masif merupakan persoalan tersendiri, khususnya dalam menata aset. Ia menilai, saat ini masih banyak aset miliki pengembang yang belum diserahkannya ke Pemkot.
“Kondisi ini dikhawatirkan menjadi hambatan dalam merealisasikan Kota Lengkap. Seperti perumahan-perumahan lama yang telah ditinggal pengembang, belum lagi alas hak yang hilang dan tercecer merupakan satu cerita dari rangkaian yang membutuhkan komitmen tinggi dalam menuntaskannya, “katanya.
BACA JUGA : Telan Anggaran Rp 9,2 miliar, Pemda Mukomuko Punya Gedung Pelayanan Perpustakaan
Kepala BPN Kota Depok berharap, di penghujung masa bhakti Wali Kota, target sertifikat aset bisa diselesaikan. BPN Kota Depok mengkalim mampu berkontribusi dalam legacy positif yang ditinggalkan.
“Kita analisis, dengan pertanyaan ‘apa manfaat dari pengamanan aset’.?. Bisa dipastikan nilai secara kapital aset Pemkot Depok meningkat tajam. Itu bisa menembus triliunan rupiah. Yakinlah, program prioritas Kementerian ATR/BPN bagian dari terobosan yang memberikan solusi dan kontribusi bagi bangsa ini.” pungkasnya. (**).